Belum Merdeka dari Kelaparan

Terbaru, seorang anak kecil meminta-minta makan ke ibunya hingga menangis karena perutnya lapar. Orang tuanya tak bisa apa-apa. Sebab kemiskinan sudah mendera sejak lama. Peristiwa itu diketahui terjadi di Kampung Panjang RT 03 RW 06, Desa Rawa Panjang, Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Dua kemirisan di atas sepatunya menjadi tamparan keras bagi pemerintah daerah maupun pusat. Kemana saja selama ini? Apa tidak merasa berdosa atas kepiluan yang terjadi di negeri yang diklaim kaya raya dan sudah merdeka 78 tahun?

Perayaan pada bulan Agustus setiap tahunnya ternyata hanya seremonial belaka. Potret kemiskinan dua kasus di atas tersebut hanya yang viral. Yang tidak viral, tentu sangat banyak.

Anda tahu berapa angka kemiskinan kita saat ini? Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut, jumlah penduduk miskin Indonesia pada Maret 2023 masih sebesar 25,90 juta orang. 

Lalu, apa yang kita banggakan dengan perayaan kemerdekaan Bumi Katulistiwa ini setiap tahun tersebut? Disamping itu, elite kita mengklaim negara kita Indonesia sudah menjadi negara yang diperhitungkan oleh negara-negara lain dalam sektor ekonominya.

Dalam Pasal 34 ayat 1 UUD 1945 berbunyi: fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. 

Merujuk bunyi Pasal 34 ayat 1 tersebut, singkatnya UUD mengatur tanggung jawab negara dalam memelihara fakir miskin guna memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kemanusiaan. Tapi semua itu hanya UUD tertulis. Realisasinya, jauh panggang dari api.

Kemarin, mendekati hari pemungutan suara Pilpres 2024, pemerintah menggelontorkan berbagai jenis bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat. Hal tersebut pun menjadi perhatian. Karena jumlah anggaran Bansos pada 2024 yang mencapai sampai Rp 496 triliun.

Jumlah anggaran tahun 2024 diketahui lebih besar 12,4 persen dari tahun lalu yang mencapai Rp 439,1 triliun. Bahkan, anggaran Bansos 2024 beda tipis dari masa awal pandemi Covid-19 tahun 2020 lalu yang mencapai Rp 498 triliun.

Lalu, sudahkah anggaran Bansos pada 2024 yang mencapai sampai Rp 496 triliun tersebut berhasil menekan angka kemiskinan dan kelaparan yang terjadi di Indonesia? Secara garis besar belum berdampak apa-apa. 

Dampaknya hanya satu: elektoral naik. Dan Indonesia tetap tak merdeka dari kemiskinan yang sedang mendera di depan mata. Pendek kata: satu perut lapar yang dirasakan oleh rakyat adalah indikasi Indonesia gagal sebagai negara yang merdeka. (*)

***

*) Oleh : Moh Ramli, Lulusan Magister Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.

*) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.